Bupati Dan Wabup Lumajang Resmi Gunakan Tantangan Elektronik
Lumajangcare.com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berkomitmen dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pemerintahan.
Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, secara resmi melakukan perekaman TTE di Kantor Bupati Lumajang, Rabu (5/3/2024). Bunda Indah menegaskan bahwa penerapan TTE bukan sekadar inovasi, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
“Ini namanya era digitalisasi pada birokrasi kita. TTE ini adalah salah satu produk dari digitalisasi birokrasi dan menjadi salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan,” ujarnya.
TTE: Solusi Efisiensi dan Keamanan Administrasi
Penerapan TTE memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta mempercepat distribusi dokumen di lingkungan pemerintahan.
“Tidak ada lagi surat-surat yang menumpuk. Dokumen bisa segera terdistribusikan kapan pun dan di mana pun tanpa harus ada berkas fisik,” lanjutnya.
Selain itu, penggunaan TTE juga meningkatkan keamanan dokumen, meminimalisir risiko pemalsuan tanda tangan, serta memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu bertemu secara fisik.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Dengan penerapan TTE, berbagai layanan pemerintahan di Lumajang diprediksi akan berjalan lebih cepat dan efisien. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Transformasi digital ini sejalan dengan visi “Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel”, serta mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diusung pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap penerapan TTE akan mempercepat berbagai layanan, mulai dari administrasi internal pemerintahan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.